"SELAMAT DATANG DI WEBSITE BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN PROVINSI DKI JAKARTA"

Wawasan Kebangsaan dalam Pendidikan Pramuka

Wawasan Kebangsaan dalam Pendidikan Pramuka
Oleh : H. Adang Rukhiyat


Undang-undang no. 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, pasal 12 ayat (1), pasal 65 ayat (1) huruf b dan pasal 67 huruf a, serta pasal 225 ayat (1) huruf c, telah mengatur berbagai hal mengenai ketertiban dan ketentraman masyarakat serta dalam pembangunan karakter kebangsaan, telah diterbitkan juga Permendagri Nomor nomor 29 tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah  dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila.


Di bidang Wawasan Kebangsaan, telah terbit Permendagri Nomor 71 tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang betujuan untuk mendukung pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna memberdayakan dan memperkuat kesejahteraan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia  dan lain sebagainya Dengan dasar itulah PPWK lahir di Pemprov DKI Jakarta

Sementara itu,kebijakan Kemendagri dalam kerangka program  peningkatan bela negara, dilakukan dengan menanamkan sikap   patriotisme dan cinta tanah air  agar setiap WNI memiliki semangat Bela Negara sesuai  dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.Hal-hal tersebut di atas, menunjukkan adanya keterkaitan erat antara Pendidikan  Wawasan Kebangsaan, Cinta Tanah Air dan Semangat Bela Negara.

Menyikapi lahirnya Undang-undang Gerakan Pramuka No.12 tahun 2010 dengan ketetapan Gerakan Pramuka adalah Kegiatan Ekstra Kurikuler Wajib adanya di semua jenjang Pendidikan Formal/Sekolah, diyakini sepenuhnya bahwa hal ini menunjukkan betapa strategisnya dunia Pendidikan Formal untuk dijadikan wahana objek Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan  potensi dan kompetensi SDM kaum muda dalam bidang Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara, karena selain Sekolah merupakan  Wawasan Wiyata Mandala/Lingkungan Pendidikan yang teratur, begradasi dan mudah dikoordinasikan secara sustainable/ berkesinambungan, diperkuat juga  dengan terbitnya Keputusan Presiden RI no.67/M tahun 2018 tentang Kepengurusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, yang di dalamnya mewajibkan terbentuk nya Seksi Bela Negara di setiap jenjang Kwartir dari Kwartir  Nasional/Pusdiklatnas, Kwartir Daerah/Pusdiklatda dan Kwartir Cabang/Pusdiklatcab.

Setelah dianalisa,  visi, misi dan strategi Pendidikan   Gerakan Pramuka, sangat sejalan dengan Pendidikan  Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara yang tercantum dalam 2x4=8 sistem Pendidikan Pramuka, yaitu,

2 Kode Kehormatan :
  • Tri Satya 
  • Dasa Dharma
4 Prinsip Dasar Pendidikan Kepramukaan:
  1. Duty to God Tanggungjawab  thd Tuhan YME
  2. Duty to self Tanggungjawabthd diri sendiri
  3. Duty to othersTanggungjawabthd sesama
  4. Community Promise Janji kebersamaan
8 Metode Pendidikan Kepramukaan:
  1. Pengamalan isi kode kehormatan(Tri Satya dan Dasa Dharma), sebagai Pedoman hidup yang berwawasan kebangsaan, Bela Negara menuju Ketahanan diri, Ketahanan berhimpun, Ketahanan Keluarga, Ketahanan Sekolah  menuju Ketahanan √Ďasional.   
  2. Belajar sambil mengerjakan, agar berani berbuat sekalugus berani bertanggungjawab
  3. Kegiatan di alam tebuka, menantang dan menyenangkan. Mendidik optimism e menyongsong masa depan gemilang.
  4. Adanya satuan terpisah pa/pi. Mendidik pergaulan hidup terhormat dan bermoral serta sopan kantun. 
  5. Adanya gradasi Pendidikan (siaga, penggalang, penegak, pandega)
  6. Adanya pembina/orang dewasa (bermitra dg orang dewasa) untuk melatih keterbukaan, kejujuran dan merasa setara walau berbeda umur, dg panggilan kakak adik.   
  7. Adanya tanda kecakapan, untuk meningkatkan daya saing antar individu yang sehat
  8. Sistem beregu/ gotong royong, yang berdampak pada kehidupan pancasilais sejati  saling asah saling asih saling asuh.
Hemat saya, dengan terjadi nya musibah Penelusuran Sungai yang sama-sama kita ketahui, Bidang Idewasbang Kesbangpol cq.PPWK DKI Jakarta, perlu mengusulkan adanya MoU antara BPIP dengan Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka dalam mensosialisasikan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara  dalam skala Nasional, sekaligus sebagai upaya berpartisipasi membenahi Pendidikan Gerakan Pramuka secara menukik ke dalam  khusus nya pada konten substasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara.

Selanjutnya, khusus di DKI Jakarta, perlu   adanya sinergitas aktivitas konkrit simultan dan berkelanjutan antara Bidang Idewasbang Kesbangpol Pemprov DKI Jakarta dengan Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta, dan antara Idewasbang Kesbangpol Kodya dengan Kwarcab Gerakan Pramuka Tingkat Kodya. Jika memungkinkan diupayakan adanya MoU, sehingga Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara dapat secara apik menjadi dasar Pendidikan Karakter bagi Kaum Muda dan Para Orang Dewasa yang berhimpun pada naungan Gerakan Pramuka.  

Demikian terima kasih. Semoga bermanfaat.