"SELAMAT DATANG DI WEBSITE BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN PROVINSI DKI JAKARTA"

POLEMIK PERNYATAAN KEPALA BPIP: “PANCASILA vs AGAMA”

POLEMIK PERNYATAAN KEPALA BPIP: “PANCASILA vs AGAMA”
Oleh  Asep Kusnadi

Negeri kita ini terlalu banyak kejutan dan sebagian kejutan tersebut kadang diluar nalar yang sehat. Salah satunya perihal polemic yang disampaikan oleh Kepala BPIP yang baru diangkat awal 2020 ini. 

Penulis harus menorehkan pikiran-pikiran ini didasarkan atas hasil membaca dan memperhatikan dari beberapa tulisan dalam media social, terdapat beberapa komentar yang ditujukan kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang baru, Yudian Wahyudi, berkaitan dengan klarifikasi beliau. 

Dengan bahasa agak kasarnya perihal pernyataan ugal-ugalannya terkait eksistensi agama yang bertentangan dengan Pancasila, dalam sebuah wawancara eksklusif dengan salah satu media online nasional. 

Dia (Kepala BPIP) mengaku tidak bermaksud mempertentangkan agama dengan Pancasila, hanya karena statementnya yang menyebut “Agama menghancurkan ideologi Pancasila”. Lalu penulis nelisik apa komentar para netizen walaupun Yudian Wahyudi sudah meluruskan pernyataannya. 

Namun, klarifikasi kepala BPIP mendapat tanggapan dari politisi senior Partai Demokrat, Roy Suryo. Komentar itu disampaikan Roy Suryo di akun twitternya @KRMTRoySuryo2, yang diposting pada pukul 07.41 WIB, Kamis (13/2). Dalam cuitannya tersebut, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini menyindir video panjang Kepala BPIP Yudian Wahyudi, yang menurutnya tidak mengubah substansi dari pernyataan kontroversialnya. “Tweeps, mau diluruskan/malah bengkok,” demikian awal komentar yang dituliskan Roy Suryo.

Klarifikasi Kepala BPIP Yudian Wahyudi. Roy Suryo menuliskan alasannya yang mengatakan  bahwa klarifikasi Yudian Wahyudi tidak bisa diterima akalnya “Mau dibandingkan video versi 0’43 (detik): https://t.co/kIR4nJvjDz. Maupun versi 39’33 (menit): https://t.co/19Yo8YiTAD. 

Kesimpulan saya tetap sama,” Pakar informatika, multimedia dan telematika ini menyampaikan konklusi yang sama dengan cuitan dia sebelumnya, yang diposting pada Rabu kemarin (12/2). 

Namun, dia menyampaikan keraguannya terkait tindak lanjut pemerintah atas pernyataan kontroversial Yudian Wahyudi. “Ketua BPIP sudah sukses membuat masyarakat ambyar fokus terhadap kasus-kasus besar,” kata Roy Suryo. “Mau disanksi Ybs (yang bersangkutan)? I don’t think so (saya pikir tidak),” pungkasnya dalam cuitan yang sama sama (sta/rmol/pojoksatu).

Selanjutnya, pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, yang mengatakan musuh terbesar Pancasila adalah agama, mendapat reaksi keras pula dari sejumlah pihak. Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Almuzzamil Yusuf, mengatakan bahwa pernyataan Kepala BPIP itu telah menginjak-injak nilai Pancasila dan dapat memecah belah persatuan bangsa. 

"Pernyataan Kepala BPIP yang mengatakan musuh Pancasila adalah agama sangat naif, provokatif, dan menyesatkan," ujar Almuzzamil, Rabu (12/2/2020). Menurut anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PKS ini, ada tiga aspek kesalahan fatal dari pernyataan Kepala BPIP. 

Pertama, secara filosofi kenegaraan, Pancasila itu sendiri mengandung sila pertama yang sangat menghormati eksistensi agama. "Dikuatkan dengan UUD NRI  Tahun 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2 pasal yang mengatakan 
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-
masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu,".

Selain itu, TAP MPR RI No.VI/ MPR /2001 tentang Etika Berbangsa, hasil reformasi masih berlaku, menegaskan arah kebijakan bangsa mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi keluarga masyarakat bangsa dan negara. "

Kedua, secara historis bangsa ini didirikan oleh perjuangan darah, nyawa, dan air mata para ulama dan tokoh agama untuk memerdekakan dan menjaga kemerdekaan bangsa," kata Muzzamil.

Selanjutnya penulis juga mengutip pernyataan anggota Legislator Dapil Lampung itu memaparkan sejumlah contoh, seperti peristiwa Hari Pahlawan dengan pekikan Takbir Bung Tomo yang bersejarah dalam menggerakkan arek-arek Suroboyo mengusir tentara penjajah Inggris dengan korban mati syahid lebih dari 20.000 orang. 

ketiga, kata Muzzammil, secara yuridis, pernyataan Kepala BPIP ini memenuhi delik penodaan agama atau penistaan agama yang diatur dalam ketentuan Pasal 156 huruf KUHP ini sesungguhnya bersumber dari Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965.  Pasal itu berbunyi: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. "Pernyataan Kepala BPIP ini tidak saja menghina satu agama, tapi ia telah menghina eksistensi semua agama yang sah di Indonesia," tegasnya. 

Oleh karena itu, Muzzamil justru mempertanyakan kepada Presiden Jokowi, apakah orang seperti ini patut dipercaya sebagai Kepala BPIP ? "Lebih mendasar lagi pertanyaan saya (Muzzamil) , apakah ucapan ini merupakan bagian tugas dari BPIP?  Pernyataan Kepala BPIP ini justru menginjak-injak nilai Pancasila," tegasnya. 

Menurut Muzzammil, jika Yudian Wahyudi dianggap Presiden Jokowi telah menyalahi dan menodai tugas mulia BPIP, dia harus segera diberhentikan. "Jika menurut Presiden Jokowi tidak bertentangan, Presiden Jokowi harus turut mempertanggungjawabkan pernyataan Kepala BPIP yang baru dilantik 5 Februari lalu," ujarnya. 

Muzzammil menegaskan bahwa NKRI harga mati, Pancasila ideologi Negara Indonesia, Pancasila memuliakan agama, dan seorang Pancasilais harus menjaga persatuan Indonesia. Bukan dengan malah mengeluarkan pernyataan yang memecah belah bangsa. "Mari kita tegakkan hukum dengan adil karena Indonesia adalah negara hukum sesuai UUD NRI tahun 1945 Pasal 1 ayat 3," tegasnya.

Penulis juga menyandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Direktur Lingkar Kajian Komunikasi Politik (LKKP) Adiyana Slamet mengatakan, seharusnya sebagai pejabat public, Kepala BPIP Yudian Wahyudi dapat lebih arif dan bijaksana dalam menyampaikan komunikasi publik. Terlebih dalam isu-isu yang memiliki sentimen tinggi. "Pejabat itu harus memakai bahasa penghalusan (efeumisme), apalagi isu sensitif, tidak langsung vulgar," ucap Adiyana saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (13/2/2020). Adiyana menjelaskan, pernyataan Kepala BPIP itu sebenarnya memiliki makna luas. Hal itu terbukti dengan maraknya sentimentalis kelompok yang mengatasnamakan agama namun seringkali mempertentangkan Pancasila. 

Rongrongan Ideologi kebangsaan seperti Pancasila, lanjut Adiyana, tidak hanya terjadi di Indonesia saja, di negara luar seperti Amerika pun kerap terjadi perselisihan akibat beda sudut pandang agama, golongan dan ras."Tidak hanya di Indonesia sebetulnya, di Amerika misalnya sentimen agama primodial suku ras dan golongan itu muncul," ujar Adiyana. 

Lebih lanjut, Adiyana mengungkapkan, kalimat yang terkesan sentimental kerap kali salah diinterpretasikan oleh publik. Pasalnya, tidak semua masyarakat di Indonesia paham akan maksud daripada isi dari kalimat yang dilontarkan Kepala BPIP tersebut. Kalimat yang terkesan sentimental kerap kali salah diinterpretasikan oleh publik. Pasalnya, tidak semua masyarakat di Indonesia paham akan maksud daripada isi dari kalimat yang dilontarkan Kepala BPIP tersebut. "Pesan ini menjadi liar ketika ditangkap oleh publik, untungnya sudah klarifikasi," 

Dari sisi ilmu komunikasi, pernyataan tersebut diyakini tidak akan mudah hilang dari ingatan masyarakat. Meskipun, sudah ada klarifikasi dari Kepala BPIP. Seyogyanya menjadi pembelajaran bagi seluruh pejabat publik dalam berkomunikasi ke publik, karena relasi bahasa dan ideologi sangat kuat, baik secara lisan maupun tertulis. "Komunikasi kan tidak bisa ditarik, untungnya sudah klarifikasi, tapi kemudian itu tidak bisa menggantikan pesan yang sudah keluar, maaf pun sebenarnya tidak bisa menarik ucapan itu, tapi kemudian itu akan menjadi obat bagi masyarakat, yang terlanjur memaknakan itu" 

Berdasarkan beberapa analisis pakar, baik secara politik dan komunikasi, bahwa apa yang disampaikan oleh Yudian Wahyudi sebagai kepala BPIP tetap merupakan hal yang tidak tepat, beliau adalah seorang akademisi yang setiap saat bergelut dalam dunia akademik, yang secara pasti memahami berbagai sisi keilmuan, sejarah, politik, hukum dan lainnya, tentu seyogyanya harus lebih arif dan bijaksana disaat menyampaikan pernyataan yang penting. 

Oleh karena itu menurut penulis beliau merupakan sosok yang tidak siap mengemban jabatan penting, terutama implementasi sebuah ideology bangsa yang masih dangkal, atau merupakan pemikiran yang tidak matang untuk disampaikan ke public sehingga menggerus berbagai isu penting dan besar lainnya yang sedang heboh dinegeri ini. 

Oleh karena itu saran penulis bagi siapapun yang akan menjabat sebagai pimpinan Negara, maka harus melalui saringan pemahaman sejaran ideology yang baik. Dimana kepala negara (Presiden) dalam menempatkan pejabat public, terutama kaitan dengan masalah ideology negara harus melalui berbagai kajian yang dalam dan utuh, bahkan kalau perlu berkonsultasi pada ormas – ormas besar dan para ahli sejarah atau budayawan. 

Pertanyaanya, mengapa disaat pasca pelantikan beliau jadi kepala BPIP, semestinya program utama adalah melakukan konsolidasi lebih dahulu kepada seluruh kesbangpol yang ada di propinsi dan daerah kota/kabupaten, untuk mendapatkan berbagai masukan dan informasi dari tingkat grassroot. Wallohu ‘alam bishowaf.

Jakarta, 18 Pebruari 2020

Penulis
POKJA III
Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)
BAKESBANGPOL Provinsi DKI Jakarta