"SELAMAT DATANG DI WEBSITE BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN PROVINSI DKI JAKARTA"

INTEGRASI KEBHINEKAAN DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG HUMANIS

INTEGRASI KEBHINEKAAN DALAM MEWUJUDKAN 
PENDIDIKAN YANG HUMANIS

Oleh:
Asep Kusnadi

Hingga saat ini kita masih mengalami krisis karakter, dimana fondasi nation and character building yang sudah dibangun oleh bangsa Indonesia sudah mulai terkikis oleh berbagai persoalan bangsa yang mulai menggeser perihal konsep jati diri dan esensi karakter bangsa, hal ini bisa kita lihat dari persoalan – persoalan social yang terjadi di masyarakat, mulai dari korupsi yang terus berlanjut, narkoba, berita palsu, radikalisme, intoleransi, hujatan sesama anak bangsa, bahkan sampai pada hujatan keyakin seseorang, oleh karenanya dengan tulisan ini penulis ingin memberikan pandangan bahwa kedepan memang kita perlu memperbanyak pendidikan karakter melalui  proses pembelajaran. 
Tulisan ini juga pernah menjadi bahan kuliah umum yang disampaikan oleh Zulvan Lindan (2017) di Sekolah Tinggi Agama Islam Madinatul Ilmi Kota Depok. Beliau memberikan pandangan bahwa salah satu rendahnya pendidikan karakter di sekolah disebabkan dominannya kepentingan politik yang mempengaruhi pendidikan di sekolah, belum lagi pengaruh media social yang membentuk dan mewarnai pikiran  para siswa dan generasi muda kita.

Terkait tulisan ini sebenarnya ada beberapa nilai pendidikan karakter yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat, yakni pentingnya memperkuat ketaatan beragama, menanamkan kejujuran, membentuk rasa simpati dan empati diri, membangun kepercayaan diri sebagai warga bangsa, melakukan semangat etos kerja dan belajar, melakukan kerjasama yang baik (collaborative) dan saling menghargai dalam keberagaman (Bhineka Tunggal Ika). Dan keberagaman ini juga bisa kita kaji dan tafsirkan sebagaimana dalam al-Qur’an Surat al – Hujurat: 13 dimana al-Qur’an sampaikan “…wahai manusia, sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki – laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbagsa – bangsa dan bersuku – suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lahi Maha Meneliti…”.

Menurut Alvin Toffler (2005), bahwa kita saat ini hidup di abad  era millennium, dimana kita hidup dalam era informasi dan industrialisasi, maka tentunya dalam menata prinsip keberagaman ini akan berjalan tidak selalu mulus, pastinya banyak ancaman terhadap disintegrasi bangsa, bahkan dalam sebuah negara demokrasi siapapun bebas bersuara, berpendapat, mengkritik, menyalahkan bahkan menghujat sekalipun entah itu benar atau salah (hoax). Bahkan dalam disintergrasi bangsa bisa memunculkan tindakan kekerasan atas nama suku, etnis, ras, kelompok hingga sara’ dengan atas nama agama. Hal ini terbukti dengan munculnya radikalisme agama, dan ini bahayanya yang menjadi incaran doktrinasi adalah kalangan pelajar, mahasiswa bahkan orangtua sekalipun yang pemahaman agamanya sangat dangkal, mereka belajar agama hanya dari internet, buku – buku bersifat doktrin dan bahkan oleh guru agama karbitan.

Waspadai Penyebaran Paham Radikalisme
Sementara animo kaum muda yang belajar radikalisme dari internet berdasarkan laporan tahun 2012 kerap kali muncul setelah mendapatkan berbagai informasi melalui dunia maya, repotnya lagi mereka ini, khususnya kelompok teroris bisa belajar merakit bom hanya melalui internet. Oleh karenanya semua elemen masyarakat mulai dari keluarga, sekolah, lembaga agama perlu waspada terhadap fenomena seperti itu karena bias saja terjadi di sekitar kita (BNPT: 2012).

Kita masih ingat dan masih belum lupa akan peristiwa bom bunuh diri di Surabaya yang menewaskan satu keluarga dari pelaku bom bunuh diri dan melukai beberapa orang yang akan melakukan ibadah di Gereja tersebut. Oleh karena itu kita semua perlu mewaspadai segala bentuk ancaman atau agitasi kekerasan terutama yang mengatasnamakan agama. Said Agil Siraj pernah menyampaikan dalam lansiran viva news (2012)  sekuat apapun pemerintah tetap butuh civil society. 

Hasil riset kemendikbud tahun 2016 terhadap para siswa, guru dan kepala sekolah di dua SMA Negeri dan Swasta di Salatiga, Jawa Tengah dan Singkawang Kalimantan Barat dengan pendekatan studi kasus masih menunjukan adanya benih – benih intoleran dilingkungan sekolah, oleh karenanya pemerintah perlu menekan praktik intoleransi tersebut. Benih – benih intoleransi tersebut terpotret dari masih adanya siswa maupun guru yang menganggap ketua OSIS seharusnya berasal dari kalangan beragama mayoritas, pemimpin harus yang seagama, memilih teman yang seagama atau pun satu etnis bahkan mungkin masih ada yang memilih tidak mengucapkan selamat hari raya kepada orang yang beda agama.

Urgensi Pentingnya Pendidikan Karakter kebangsaan Peserta Didik
Pancasila sebagai dasar Negara mengandung nilai – nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.Dalam pasal 31 ayat (3) Undang – undang Dasar 1945 hasil amandemen disebutkan “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang – undang”. Kemudian dalam undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3 menyebutkan “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta perdaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Dalam upaya menangkal berbagai paham yang tidak sesuai dengan dasar negara kita, maka menurut penulis pentingnya pendidikan inklusif karena ini merupakan pendekatan strategis untuk mencapai target pendidikan untuk semua (education for all) dan pendekatan multicultural. Dalam pendidikan inklusif perlu diterapkan peraturan yang fleksibel ke dalam system local sehingga bias memasukan peserta didik yang termarginalkan untuk dapat mengecap pendidikan yang wajar. Demikian pula kampus harus menerima keberagaman (kebhinekaan) anak bangsa dimanapun dan lembaga apapun dengan seharusnya mengakui perbedaan, kemiskinan, gender, berkebutuhan khusus, keberagaman budaya dan bahasa. Bahkan pula dalam pendidikan kampus berbasis keislaman pun harus bias menerima perbedaan pendapat, pemikiran bahkan mazhab sehingga kampus tersebut tidak di afiliasikan pada mazhab atau sekte tertentu, bahkan tidak boleh membenturkan berbeda paham baik sunni atau syi’ah karena kedua hal ini merupakan asset kuat bagi kekuatan ummat kedepan.

Pendidikan inklusif ini merupakan jembatan antara dua sisi yakni kualitas ilmu – ilmu umum dan kualitas ilmu – ilmu agama selain saintek yang dibutuhkan kekinian dan masa depan, sehingga pendidikan inklusif juga akan mampu mengadopsi inovasi kebutuhan masyarakat kekinian untuk menjawab tantangan zaman dengan tidak melupakan akar budaya bangsa atau kearifan local.

Upaya Pencegahan Perpecahan Nilai kebangsaan
Kita bisa belajar dari berbagai Negara luar yang mengalami perpecahan suku maupun bangsanya sendiri dikarenakan terjadinya diskriminasi suku, kulit sehingga menjadi masalah racism, oleh karenanya bangsa ini harus bias menghormati segala perbedaan yang ada. Bahkan dalam tulisan penulis sebelumnya yang dilansir dalam idewasbang (2018) bahwa perbedaan itu adalah sebuah potensi besar, maka kalu kita mampu mengelolanya bangsa ini akan menjadi kuat, namun apabila kita tidak mampu mengelolanya maka bangsa ini akan menjadi hancur seperti beberapa Negara diluar sana. Oleh karenanya menjaga sikap toleransi dan saling menghormati antar sesame menjadi hal penting sehingga kita mampu hidup damai. Kemudian pemikiran ini diperkuat dalam permendagri nomor 34 tahun 2006 bahwa “proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi social dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku dan etnis masing – masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Maka sebagai penutup dalam tulisan ini, penulis memberikan alternatif lain yang memiliki kaitannya dengan kemampuan kita dalam meliterasi media digital, pertama,  kita bersama warga masyarakat harus menyusun dan melaksanakan program literasi digital, karena hal ini sangat penting dalam memahami, menyaring, memilah dan memproduksi pesan – pesan yang terdapat dalam media internet, media social agar tidak terjebak berita palsu (hoax). Kedua, pentingnya meningkatkan kompetensi dibidang komunikasi termasuk kemampuan untuk mengakses, menganalisa, dan mengevaluasi informasi dalam media digital.

Depok, 16 Juli 2018
Asep Kusnadi
Anggota PPWK KESBANGPOL DKI Jakarta